prinsip prinsip good governance. Dalam prosesnya, setidaknya ada lima prinsip utama yang harus dipegang. prinsip prinsip good governance

ac. Pada aspek ini tuntunan pembangunan sistem organisasi khususnya institusi pemerintah berbasis good governance dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, adil, bertanggung jawab dapat dipertanggungjawabkan. 2 Landasan Hukum Good Corporate Governance (GCG) 2. Secara harafiah, prinsip dapat diartikan sebagai dasar yang mnejadi pedoman yang dijunjung tinggi oleh seseorang. Meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pengertian landasan hukum merupakan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Penelitian ini dilakukan di Desa Prinsip Good Governance. Tujuan utama dari penerapan Good Corporate Governance. Dengan banyaknya prinsip- prinsip Good Corporate Governance (GCG), maka penulis akan membahas salah satu prinsip dari GCG yaitu. Demikian sederet informasi mengenai apa itu good corporate governance, manfaat, prinsip, hingga contoh-contohnya. Seiring dengan berkembang waktu, penerapan Good Governance di Indonesia ini. Dari prinsip -- prinsip Good Governance kita bisa tahu apakah pemerintah bertolak belakang dengan prinsip -- prinsip ini dan juga bisa mengukur kinerja apa saja yang telah dilakukan pemerintah. Nah, salah satu hal penting dalam praktik good corporate governance adalah pengelolaan dana usaha. Prinsip ini dilakukan perusahaan dengan mempermudah stakeholders untuk mengakses informasi apapun yang mereka butuhkan. Berdasrkan penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, pelaksanaan Good Governanceberjalan dengan efektif dan optimal. Terciptanya Birokrasi yang Bersih 2. Prinsip-Prinsip Good Governance Menurut kamus besar bahas Indonesia dalam KoAk (2002:55) dikatakan bahwa prinsip mengandung pengertian "asas" (kebenaran yang menjadi pokok dasr berpikir dan bertindak, dan sebagainya). 2. 257) asas-asas atau prinsip-prinsip good governance terdiri atas 9 asas sebagai berikut. Siti Fauziah Nur Ariani, NIM 1706016046, Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Tingkat Lokal (Studi Lokasi Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal) Pada dasarnya Good Governance (tata pemerintahan yang baik) ditentukan oleh terwujudnya pelayanan publik yang baik sudah menjadi harapan banyak. Aplikasi dari prinsip-prinsip good governance dalam perundang-undang Indonesia dituangkan dalam 7 (tujuh) asas-asas umum penyelenggaraan negara (UU Pasal 03 Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme) yang meliputi: 1. PENDAHULUAN Good governance (tata pemerintahan yang baik) sudah lama. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Governance mampu dijadikan tolak ukur menilai baik buruknya kinerja suatu pemerintahan maka kunci utamanya adalah pemahaman terhadap semua unsur prinsip-prinsip yang ada didalamnya. ˛ Adapun dalam konteks GCG,governance sering juga disebut ˝tata pamong ˛, atau penadbiran yang terakhir ini, bagi orang awam masih terdengarJurnal normalita Vol. Berikut merupakan prinsip prinsip good governance. Good governance has. 1. Good Corporate. 1. Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Good governance yang dapat dilaksanakan dan dipatuhi secara baik dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Berikut manfaat dari penerapan Good Governance di antaranya, 1. Pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang bersifat terbuka terhadap kritik dan kontrol sepenuhnya ada pada rakyat. DWD µEDLN¶ GLPDNVXGNDQ EDKZD VHWLDS WLQGDNDQ SHPHULQW DKDQ ZDMLE berdasarkan kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Good Governance. pengelola. Saran untuk peneliti selanjutnya menggunakan responden yang berbeda seperti perusahaan-perusahaan swasta sehingga hasil yang di dapatkan akan bervariasi, dan tidak terpaku pada dua variable yang ada dalam penelitian iniKaitan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik Menerapkan praktik good governance dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Terminologi good governance memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari good. Hal itu tentu menjadi moment yang tepat untuk melakukan suatu perubahan bagi perguruan tinggi terlebih PTAIS yang umumnya. Sedangkan menurut UNDP (Pasolong, 2019, hlm. Tujuan dari penelitian ini adalah. Gerakan tersebut juga berlangsung di Indonesia terutama sejak era reformasi dan prinsip-prinsip serta tujuan good governance sejalan dengan prinsip dan cita-cita bangsa Indonesia yang termuat dalam UUD 1945. Ditengah dinamika perkembangan global maupun nasional, saat ini menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius semua pihak. Landasan. 5 Penerapan prinsip Good Corporate Governance telah menjadi suatu keharusan di sector Perbankan. Keterlaksanaan penerapan prinsip good governance dalam. Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) Volume 6, Edisi III, Oktober - November 2019prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa. Pemberlakuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam otonomi sudah sangat lama, yaitu sejak tahun 2001 (menggunakan Undang-Undang No. Sumarto, H. Meminimalkan korupsi dan penggunaan kekuasaan yang kurang. " Pengertian lainnya, yakni good governance merupakan. 2. 2. Prinsip-Prinsip Good Governance diantaranya: 1. Meskipun prinsip transparansi merupakan salah satu prinsip good governance, namun prinsip ini masih belum berjalan secara efektif pada Pemerintah Daerah khusus di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Bagian Administrasi Pemerintahan, Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar. Dalam menjalankan konsep pemerintahan ini, semua elemen harus saling bekerja dengan baik. Accountability: 4. Sedangkan menurut UNDP ( United National Development Planning ), Good Governance diartikan sebagai praktik dalam penerapan kewenangan. Medan. Keempat belas prinsip good governance tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Dalam hal ini karakteristik prinsip-prinsip good governance menurut United Nations Development Programme (UNDP) sebagaimana dikutip Lembaga Administrasi Negara adalah participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability,Untuk memahami apa aitu Good Governance kita harus tahu terlebih dahulu prinsip-- prinsip yang ada di Good Governance. pelaksanaan . Konsep pemerintahan yang baik (good governance) awal mulanya tidak dikenal dalam Hukum Administrasi maupun dalam B. Tata pemerintahan yang bersifat terbuka. This paper discusses the evolving role of local government in the Philippines under an environment of local autonomy and decentralized structures. Good Governance atau tata pemerintahan yang baik, Dalam melaksanakan pengurusan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)PUPN/DJKN diharapkan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang terdiri dari 5 (lima) unsur berdasarkan maklumat Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance terhadap kinerja lembaga. TINJAUAN PUSTAKA 1. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari. Kata governance berasal dari kata. (diakses pada 18 Desember 2011). Menurut Laode Ida (2002), ciri-ciri Good Governance adalah sebagai berikut : Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Badung dengan hipotesis yaitu semakin baik implementasi prinsip-prinsip good governance maka akan semakin meningkat. Secara umum penerapan prinsip Good governance dalam pelaksanaan pelayanan publik sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, ternyata belum. Dikutip dari situs UCLG ASPAC , good governance memiliki delapan prinsip utama, yakni: Partisipasi Artinya pemerintah memberi kesempatan bagi tiap. 101 tahun 2000 pengertian good governance adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dasar dari sebuah pelaksanaan pengelolaan yang baik adalah prinsip. 4 Lihat tabel 1 berikut ini: 4 ibid, hlm. Partisipasi Masyarakat. Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Reforma Agraria Reforma Agraria adalah restrukturisasi (pe nataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (khusu snyaPrinsip-Prinsip Good Governance adalah tata pemerintahan yang baik. Partisipasi Masyarakat (Participation) Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Implementasi Good Corporate Governance di Perseroan bertujuan untuk. Akuntabilitas publik 2. good governance. administrasi dan keuangan yang dilakukan dengan transparansi, efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan hukum. Prinsip Tata Kelola yang Baik. Nah, salah satu hal penting dalam praktik good corporate. 2 Prinsip Good Governance Setiap perusahaan atau entitas usaha harus memastikan bahwa prinsip good governance diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran. Dari semua aturan dalam Good Corporate Governanceterdapat lima prinsip utama yaitu transparancy, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Birokrasi merupakan suatu sistem. Prinsip good corporate governance diterbitkan oleh OECD alias organisation for economic co-operation and development dan diperbarui secara berkala, agar relevan dengan industri. Sumber data primer. 3: a. OECD - OJK LUNCURKAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE G20 / OECD Jakarta, 3 Desember 2015. Prinsip-prinsip Good Governance lebih cenderung kepada suatu organisasi publik pemerintahan, dalam skala negara prinsip-prinsip good governance lebih luas. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia, GPG memiliki 5 prinsip yaitu demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan. Keterbukaan (Transparency) Perusahaan dapat dengan jelas menyampaikan informasi dengan memperhatikan hak privasi sesuai. Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN, BUMN pun wajib menerapkan prinsip GCG. PT. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada desa Kampungbaru, kecamatan Kepung kabupaten Kediri tahun 2017 - 2018. 9 tercapai apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi. 1. 1 is not good. Value for money 3. Pelayanan pendidikan sekolah menengah atas merupakan pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh negara bagi wargaA. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengertian Good Governance 4 World Bank mengatakan good governance sebagai penyelenggaraan managemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan. Partisipasi (participation). Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman terhadap prinsip-prinsip di dalamnya. 4 penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang baik pada BUMN, bertujuan untuk: 1. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, Wenny A. 2) Faktor pendukung meliputi: adanya Perda, Perbup, SOP, Tupoksi, dan tata tertib. 1. Prinsip-prinsip ini merupakan tolak ukur. Dalam prosesnya, setidaknya ada lima prinsip utama yang harus dipegang. Implementasi Prinsip - Prinsip Good Governance Dalam Jindal Neena Dan Sehrawat Anil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran, kendala, dan solusi dari penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance (partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas) di desa Emparu, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. kualitas pelayanan publik berbasis prinsip good governance; (2) Prinsip good governance yang diterapkan adalah akuntabel, bertanggung jawab, efektif dan efisien; (3) Masyarakat pengguna pelayanan publik merasakan hambatan pelayanan dari aspek efektivitas dan efisiensi waktu pelayanan, dan sikap tanggung jawab pegawai saat. Dilansir dari situs Prokomsetda - Pemkab Buleleng, berikut pengertian good governance: " Good governance adalah penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab, sesuai prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Joy Jessica Loranty 166120600006 2. Pengertian landasan hukum merupakan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan tertentu. A qualitative approach in analyzing the facts of budget management in Indonesia, this book concludes that the management of APBN using performance-based budget structure has not shown good governance performance by indicators: effectiveness, efficiency, transparency and accountability in the management of the budget. Kata governance berasal dari kata to govern (yang berbeda maknanya mengikuti kaidah-kaidah tertentu sebagai prinsip-prinsip dasar good governance. Prinsip good governance juga harus dipegang teguh agar konsep pemerintahan. Mustopadidjaja (1997) mengatakan prinsip-prinsip good governance adalah demokrasi danpemberdayaan, pelayanan, transparansi dan akuntabiiltas, partisipasi,. id ABSTRAK Penelitian ini berjudul ‡3HQHUDSDQ Prinsip-Prinsip Good Governance oleh Good governance, pada dasarnya merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima, serta bisa diterima oleh seluruh masyarakat (Anggara, 2012). Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip good governancepada pengelolaan keuangan desa di Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Prinsip GCG adalah aturan atau kebijakan untuk menciptakan tata kelola yang baik ketika menjalankan perusahaan. Negara sebagai lembaga pemerintahan memiliki beberapa fungsi yaitu melaksanakan penertiban,. Penerapan prinsip tata kelola yang baik (Good Governance) diperlukan untuk menjamin dana zakat dari masyarakat telah di dayagunakan secara optimal oleh LAZ. penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam organisasi nirlaba khususnya pada bidang keagamaan di Gereja Katolik X. 2-3. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul danAdapun penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. 3 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) terdapat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan Good Corporate Governance yaitu : 1. Beberapa fenomena yang terdapat di Desa Linggasari, terkait dengan pengelolaan Dana Desa berdasarkan observasi peneliti adalah kurang maksimalnya peran Bumdes sebagai bagian dari pemerintah desa dalam. Menurut Purwadianto (2009) Good governance merupakan seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi yang menjadi panduan dalam penentuan keputusan. 2004. Jika prinsip dari good governance sudah dipahami, maka akan dapat memahami dan melaksanakan good governance dengan benar, sesuai dengan yang dicita-citakan oleh bangsa dan negara. Adapun kelima unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: Prinsip Good Corporate Governance yang pertama adalah transparansi. Menurut United Nation Development Program (UNDP), seperti yang dibahas pada penelitian Heriyanto, terdapat beberapa prinsip dalam penerapan good governance. governance dalam pelayanan publik, termasuk good governance dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat. 2 Prinsip-Prinsip Good Governane Prinsip good governance dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat di pertanggungjawabkan efektif dan efesian. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Tata kelola pemerintahan islam sendiri juga banyak di minati oleh pakar pakar, secara garis besar islam mengajarkan hal hal yang sepenuhnya baik dan minim mudharrat atau keburukan, oleh karena itu jika di. Proses penataan. mengikuti prinsipGood Corporate Governance sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik dan tidak muncul masalah di kemudian hari. 05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Dapat disimpulkan bahwa good corporate governance adalah praktik pengelolaan perusahaan yang penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, menurut Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Commission on Human Rights) mengidentifikasi. prinsip utama yang melandasi good governance yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Transparansi dan Akuntabilitas. Prinsip – prinsip good governance menurut Ganie (2000 : 145) yaitu terdapat 4 prinsip utama good governance, sebagai berikut : 1. Refrika Aditama, halaman 2 4Siti Jafani Gandi. Pengertian Good Governance adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum sehingga bisa mencapai tujuan dan prinsip yang diangkatnya. KOMPAS. turut diikuti oleh dikeluarkannya Konsep Pedoman Good Governance Bisnis Syariah oleh Komite Nasional Kebijakan Governance pada tahun 2011. 3. Faktor-Foktor yang mempengaruhi. Hal ini dikarenakan peran Bank sebagai lembaga intermediasi keuanganbaik (GOOD GOVERNANCE). Demokrat menyebut setelah semua itu tiada kini, barulah rakyat merasakan betapa pentingnya demokrasi hingga transparansi yang. Prinsip – prinsip Good governance menjadi sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Prinsip Good Governance dalam Undang-Undang No. Suatu pelaksanaan pemerintahan dapat dikatakan good governance apabila sudah memenuhi beberapa prinsip-prinsip penting dalam pelaksanaanya. 2 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) 2. Good governance adalah konsep pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa, yang didasarkan pada nilai-nilai mengarahkan,. Mengoptimalkan nilai Perseroan agar memiliki daya saing yang. Participatory. METODOLOGI PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Tegaknya supremasi hukum, yaitu kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Sementara itu, menurut Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Commission on Human Rights) mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam good governance yaitu transparansi, pertanggungjawaban (responsibility), akuntabilitas. Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman terhadap prinsip-prinsip di dalamnya. Penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia (1999) terdapatswasta untuk selalu memperhatikan prinsip-prinsip good governance, apabila prinsip-prinsip good governance dapat terlaksana dan tercapai dengan baik maka dapat meningkatkan pelayanan publik. Good Governance atau tata pemerintahan yang baik,Prinsip good governance dalam pengadaan elektronik dapat mencegah korupsi dengan menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, daya tanggap, efektivitas, efisiensi, kesetaraan, tujuan strategis, akuntabilitas, dan nilai-nilai budaya lokal. Baik atau buruknya pemerintahan bisa dinilai bila telah memenuhi semua prinsip-prinsip good governance. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan It Center Di Dinas Bina Marga Kabupaten Kotabaru, Apa sajakah faktor yang mempengaruhi pada Penerapan Prinsip good Govermant dalam Pengelolaan IT Center Di Dinas Bina Marga Kabupaten Kotabaru. Dengan menerapkan Good Governance, maka setiap. 101 tahun 2000 pengertian good governance adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Terdapat lima komponen utama Good Corporate Governance yaitu: 1. Partisipasi (Participation) Semua warga berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Wilayah Laut. Adapun salah satu kebijakan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berupa pengelolaan kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam pengurusan piutang negara. III. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara. BPJS Kesehatan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance atau Tata Kelola yang Baik sebagai acuan dalam menjalankan aktivitas bagi seluruh organ dan Duta BPJS Kesehatan. 1. PENDAHULUAN 1. b. 1 good. Tata laksana yang baik ( bahasa Inggris : good governance) adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI No. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah) dan pada tahun 2004 (menggunakan Undang-Undang No. Partisipasi menjadi salah satu prinsip good governance. 3 pemerintahan. Code of Corporate Governance – Tata Kelola Perusahaan D. Prinsip-Prinsip Good Governance diantaranya: 1. a. Oleh sebab itu, penelitian ini dapat menjawab beberapa persoalan penelitian (1) Apakah Gereja telah menerapkan prinsip-prinsip Good Governance sesuai dengan pedoman yang berlaku dan (2). Menurut UNDP (dalam Pasolong, 2019, hlm. Relasi berjalan memang bertujuan membangun jejaring yang simetris dan inklusif. 2016, Skripsi, “Strategi Komunikasi Pemimpin Dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Di PTPN VII”, Bandar Lampung:UNLAM, halaman 4 Clean governance adalah pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. 2 Prinsip-Prinsip Good Governane Prinsip good governance dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat di pertanggungjawabkan efektif dan efesian. Dalam government, negara menjadi aktor tunggal yang. Keenam prinsip tersebut adalah: 1. Pertama: Prinsip Partisipasi Masyarakat. Menurut World Bank, prinsip-prinsip. Menurut Muhamad Sadi Is (2016) mendefiisikan bahwa Good Corporate Governance adalah: Good Corporate Governance menurut Cadburry Report: “adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapaiKOMPAS. penerapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan ADD pada desa Kampungbaru, kecamatan Kepung kabupaten Kediri secara garis besar telah sesuai dengan prinsip good governance yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif, tetapi secara teknis masih terdapat kendala. untuk meningkatkan kinerja perlu diterapkannya prinsip good governance. Hukumonline. Pengertian Dan Prinsip Good Governance. 2 Prinsip Good Governance Setiap perusahaan atau entitas usaha harus memastikan bahwa prinsip good governance diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran. Menurut Mahmudi (2009), untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen LAZ. Partisipasi Masyarakat (Participation) Semua warga masyarakat. Deskripsi konsep “tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)” hakikatnya menjadi landasan bagi aturan hukum yang modern dan demokratis. Beberapa lembaga merumuskan prinsip-prinsip yang digariskan dalam good governance dan menjadi nilai yang mendasarinya, seperti wawasan kedepan, keterbukaan dan transparansi, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, supremasi hukum, demokrasi, profesionalisme dan kompetensi, daya tanggap, efisiensi dan efektivitas.